JATIM, JP.Com – Zeiniye, anggota Komisi E DPRD Provinsi Jawa Timur, dengan tegas membantah tuduhan adanya kegiatan “Wawasan Kebangsaan” fiktif yang diduga dilakukan oleh kelompok masyarakat di Situbondo, Jawa Timur. Tuduhan ini pertama kali diangkat oleh kelompok masyarakat “Kawan Aksi”. Selasa (30/07/2024).
“Tidak ada satu pun kegiatan yang fiktif. Semua kegiatan berjalan sesuai aturan, terdokumentasi, dan terlaporkan dengan baik,” ujar Zeiniye dalam sebuah pernyataan yang dilansir dari beberapa media. pada Senin, 29 Juli 2024.
Zeiniye menjelaskan bahwa dugaan tindak pidana korupsi yang disebut merugikan negara sama sekali tidak benar. Untuk menghindari kesalahpahaman, ia menegaskan bahwa kegiatan yang dipersoalkan, dan telah dilaporkan ke KPK pada 22 Maret 2024, adalah bagian dari program “Solo Semiran”. Program ini merupakan kegiatan rutin yang melibatkan seminar dan sarasehan (workshop) dengan komunitas masyarakat.
“Kegiatan ini rutin dilakukan oleh setiap anggota DPRD, dengan tema yang bervariasi sesuai usulan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, keagamaan, hingga UMKM dan koperasi,” tambah Zeiniye.
Sebagai anggota DPRD dari Partai PPP, Zeiniye juga merinci bahwa dalam sebulan bisa ada empat kegiatan, melibatkan berbagai komunitas seperti guru, petani, perempuan, dan konstituen.
Pernyataan ini sekaligus menjawab tuduhan dari Indra Ramadhana, perwakilan “Kawan Aksi” Situbondo, yang melaporkan dugaan korupsi senilai Rp1,2 miliar pada tahun anggaran 2023 terkait kegiatan “Wawasan Kebangsaan” yang disebutnya fiktif.
Dengan klarifikasi ini, Zeiniye berharap masyarakat dapat lebih memahami bahwa semua kegiatan yang dilakukan sudah sesuai dengan prosedur dan transparansi yang ketat.
Redaksi
