PANGKAJENE, Jawara Post–Sungguh kasihan janda paruh baya yang ditinggal mati suaminya dan beranak 3 ini, selain Ia harus menjadi tulang punggung dikeluarganya, Diapun harus menyekolahkan 3 anaknya tersebut, namun sayang hingga saat ini janda anak 3 tersebut belum tersentuh Bantuan sosial pemerintah Program Keluarga Harapan (PKH).
Ibu rumah tangga yang bernama Sabaria warga asal jalan Pramuka, kelurahan Bonto-bonto, kecamatan Ma’rang, kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), Sulsel ini mengaku sangat mengharapkan mendapat bantuan agar meringankan beban hidup yang dipikulnya. apalagi pekerjaanya hanya berjualan kelontongan yang sudah pasti untungnya tak mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari
“Saya ada tiga orang anak, satu sudah lulus SMA, yang kedua masih SMP kelas 2, anak yang ketiga kelas 4 SD. Suami saya meninggal sejak puluhan tahun lalu, dan saya sendiri menghidupi dan mensekolahkan anak dari hasil jual-jualan warung kecil, itupun terkadang tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari,” ujar Sabaria.
Dari kriteria syarat keluarga yang berhak diakomodir mendapatkan bantuan tersebut, salah satunya komponen pendidikan atau terdapat dalam satu keluarga tersebut adanya anak yang sementara mengenyam dunia pendidikan, dan komponen tingkat kesejahteraan keluarga. Dari kriteria komponen ini, keluarga Sabaria terbilang keluarga yang bersyarat mendapatkan bantuan tersebut namun nyatanya Sabria tak pernah merasakan bantuan pemerintah tersebut.
Sabaria , wanita Janda beranak 3
Sabaria mengatakan, sejumlah orang tetangganya juga tak mendapatkan bantuan PKH. Hal ini diduga karena Basis Data Terpadu (BDT) tidak valid. BDT tersebut, dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik yang kemudian ditembuskan ke Pemerintah kelurahan dan desa, selanjutnya divalidasi kembali oleh petugas Pendamping PKH di wilayah desa dan kelurahan masing-masing.
Menanggapi hal tersebut Koordinatir kabupaten (Korkab) PKH Pangkep, Ramzah mengatakan, pihaknya akan meninjau kembali terkait adanya keluarga yang tidak terakomodir dalam BDT ini.
“Pendamping PKH di wilayah desa dan kelurahan itu hanya memvalidasi kembali data dari BDT yang ada di desa dan kelurahan. ini kemudian dilaporkan kembali ke kabupaten. Tapi, kalau memang demikian adanya kita akan tinjau kembali,” katanya.
Denyi R
