LOMBAR, Jawara Post – Kabupaten Pamekasan di Pulau Madura sudah lama dikenal sebagai daerah penghasil garam terbesar di Indonesia.
Dengan total area tambak garam mencapai 2.219 hektar, Kabupaten Pamekasan tidak hanya menyerahkan pengolahan garam kepada perusahaan, namun 913,5 hektar lahan itu dikelola oleh masyarakat. Sampai tahun 2018 ini, total produksi garam rakyat sudah mencapai 141 ton/ hektar atau totalnya mencapai 128.247 ton setahun.
Kabupaten yang dipimpin oleh Bupati Badruttamam dan wakilny Raja’e yang baru dilantik beberapa waktu lalu ini memiliki tiga kecamatan dan 15 desa untuk tambak garam rakyat.
“Garam di Pamekasan sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di samping ada PT. Garam yang menguasai area tambak terluas dan menjadi pembayar pajak terbesar bagi Pamekasan, masyarakat juga sangat banyak yang terlibat secara mandiri dan kelompok,” terang Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Pamekasan, Moh. Alwi saat menerima rombongan perwakilan Kelompok Usaha Garam Rakyat dari Kabupaten Lombok Barat, di Pusat Pengolahan dan Tambak Garam Rakyat milik Kelompok Putra Harapan di Desa Lembung Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan, Kamis (20/12).
“Kita tidak bisa membiarkan para petambak garam ini apa adanya. Di samping kita mengawasi pengolahan dan produksinya, kita juga mengkoodinasikan antara perusahaan, koperasi, dan para petambak rakyat agar harga garam bisa stabil,” tutur Alwi dengan menyebut antara Rp. 1.200 – Rp. 1.500/ kilogram sebagai standar harga yang menguntungkan semua pihak.
Saat ini, kabupaten dengan 13 kecamatan dan 387 desa ini telah mengembangkan 5 sistem produksi garam. Tidak hanya menjadi garam, Kabupaten ini pun mampu membuat tiga derivasi produk dari air laut. Selain garam, air laut dengan kadar garam lebih dari 30 be mampu diderivasi lagi menjadi magnisium dan kalium yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan oleh dunia kosmetika dan kesehatan.
“Di sini kita menggunakan 5 sistem produksi, yaitu maduris, portugis, geoisolator, ullir fitter, dan bastakit,” tutur Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pamekasan, Nurul Widiastuti.
Menurut Nurul, kelima sistem itu memiliki kemudahan dan kesulitan masing-masing.
“Awalnya masyarakat kita banyak yang menolak sistem geoisolator karena membutuhkan suplay air yang terus menerus. Namun kini dengan integrasi lahan banyak yang menggunakannya,” papar Nurul.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua PUGAR “Putra Harapan” Desa Lembung, Haji Fathur menuturkan pihaknya memanfaatkan sistem geoisolator.
“Air tetap stabil dan masa produksinya antara 8-10 hari dan mampu mengolah air garam lebih dari 24 be,” ujar Haji Fathur.
Bila lebih lama dan kadarnya bisa mencapai antara 30 be sampai 35 be, tambah Fathur, maka akan lebih menjanjikan secara ekonomis.
“Air bittern (endapan air garam dengan kadar 30 be, red) itu justru sangat mahal. Bisa 180.000/ton untuk kebutuhan jadi kosmetik dan obat-obatan,” tutur H. Fathur.
Mendengar hal tersebut, salah seorang peserta dari Lombok Barat, Mahyudin mengaku tertarik.
“Saya tertarik belajar agar bisa mengolah air laut tidak hanya jadi garam lalu dijual. Tapi bisa menjual endapannya itu,” aku Mahyudin sambil berharap bisa dimagangkan untuk belajar di daerah tersebut.
Mahyudin bersama 5 orang rekannya melakukan study banding ke Pamekasan dengan didampingi oleh Tokoh Masyarakat yang membina mereka, yaitu Hj. Sumiatun yang juga merupakan Wakil Bupati Lombok Barat terpilih dalam Pilkada beberapa waktu yang lalu.
Mereka juga didampingi oleh unsur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Lombok Barat, Dinas Koperasi dan UKM Lombok Barat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lombok Barat, dan dipimpin oleh Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
“Kita direkomendasikan oleh Kementerian Kelautan untuk belajar, kalau tidak ke Pamekasan maka ke Buleleng,” tutur Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan Lombok Barat, Hj. Lale Prayatni.
Lale menambahkan, tidak hanya belajar bagaimana memproduksi garam premium dan garam untuk kebutuhan pangan, namun pihaknya harus mengkaji dari aspek manajemen dan kelembagaannya.
“Kita ingin melihat bagaimana Pugar, bagaimana peran koperasi dan pihak swasta, serta peran pemerintah,” ujar Lale.
Untuk itu, rombongan yang ia pimpin tidak hanya melakukan kajian di sentra petambak garam, namun juga mencari pengalaman di Koperasi Unit Desa (KUD) Karya Sakti di Desa Lembung Kecamatan Galis dan mengkaji peran pemerintah dalam memediasi antara para petambak rakyat dengan perusahaan.
Lalu Mohasan NTB
