PAPUA, Jawara Post—Lantaran disinyalir banyak terjadi dugaan penyimpangan anggaran hingga pemangkasan dana yang terealisasi, warga penerima proyek bedah rumah atau proyek rumah tidak layak huni (RTLH), kompak marah. Mereka mengadukan hal tersebut pada lembaga swadaya masyrakat (LSM) Wagab Propensi Papua, Rabu (24/04/2019).
Baca pula 》Anggota MRP Desak Pemerintah Revitalisasi Hak Rakyat Papua
Menurut Kepala bidang intivestigasi LSM Wagab Provinsi Papua, Petrus Kadung, S.S, pihaknya telah menerima pengaduan sejumlah warga penerima program RTLH dengan surat kuasa khusus yanb telah diteken (tanda tangan) kedua pihak. “Realisasi anggaran tidak transparan, sehingga muncul kecurigaan dari pihak penerima,” ungkapnya.
Simak juga 》RADAR JAYAPURA : Reserse Polres Tangkap Dua Pembuat Ijazah Palsu
Dalam hal itu, LSM Wagab Papua akan segera menindak lanjutinya dengan melaporkan adanya dugaan penyimpangan alokasi angaran proyek RTLH tersebut. “Apapun alasannya, jangan sampai hak hak warga dipermainkan, apalagi dibuat bancakan. Dana 15 juta, pembelanjaan material tidak terbuka, terindikasi ada main,” kata Yeri Basri Max, ketua LSM Wagab.
Ikuti juga 》CAPRES PRABOWO HADIRI HUT – 67 KOPASUS di Cijantung
Sekedar diketahui, sedikitnya ada 3 warga Kabupaten Keerom Arso 11, yang mengadu akibat realisasi anggaran program RTLH yang diterima tidak jelas dalam pembelanjaannya, serta ongkos tukang Rp. 2,5 juta belum dibayar sebanyak 80 unit rumah yg digarap. Ketiga warga tadi mengaku sebagai perwakilan dari 77 warga penerima RTLH.
Yeri bm/red
