PAPUA, Jawara Post– Ratusan mahasiswa asal Kabupaten Pegunungan Bintang (Pegubin) mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kota Jayapura, Papua, Selasa, 9 Oktober 2018.
Kedatangan para mahasiswa Pegubin ini guna meminta perhatian serius pemerintah Provinsi Papua melalui DPRP terkait konflik dua kelompok warga di Oksibil, Pegubin beberapa waktu lalu.
Ratusan mahasiswa Pegubin ini diterima langsung Anggota DPRP, diantaranya Natan Pahabol, Bobirius Yikwa, dan Yonas Nussy. Mereka diterima di halaman Kantor DPRP, Kota Jayapura, Papua.
Adapun beberapa tuntutan yang disampaikan kepada para anggota DPRP ini, diantaranya mahasiswa sangat menyesalkan atas terjadinya konflik yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia tak berdosa.
Selain itu, mereka dengan tegas menuntut agar aktor atau pelaku dibalik konflik tersebut agar dapat diproses sesuai undang-undang dan hukum berlaku.
Kami mahasiswa Pegubin minta Kapolda Papua, dan Pangdam Cenderawasih, segera melakukan rekonsiliasi untuk perdamaian di Pegubin,” kata salah satu perwakilan mahasiswa Pegubin, Isayas Taplo saat bacakan aspirasinya.
Selanjutnya dalam tuntutan tersebut, mereka juga meminta pemerintah harap menetralisir kondisi pemerintahan yang saat ini terhenti akibat pertikaian di Pegubin.
Natan Pahabol selaku anggota DPRP dari daerah pemilihan (dapil) 5 yang meliputi Pegubin, sangat mengapresiasi apa yang jadi tuntutan para mahasiswa Pegubin yang peduli terhadap kondisi memprihatinkan yang kini terjadi di Pegubin.
Menurut Natan, bukan saatnya lagi orang Papua terus menerus menjadi korban pertikaian. Sehingga bertikai harus dihentikan dan saatnya menjadi Nabi untuk memberikan seruan bagi orang tua di daerah.
“Kami menerima aspirasi ini selaku perwakilan rakyat yang ada di provinsi. Selanjutnya kami akan sampaikan kepada pimpinan kami di DPRP. Kemudian kami juga akan minta segera dibentuk pansus. Tujuannya rekonsiliasi perdamaian dalam meredam situasi yang terjadi,” jelas Natan.
Selain itu juga, kata Natan, dalam menindaklanjuti hal itu, DPRP akan segera lakukan rapat internal antar komisi, guna menyikapi persoalan yang terjadi di daerah konflik.
“Selanjutnya masalah ini juga kami akan bawa ke pemerintah Provinsi Papua, dalam hal ini gubernur, guna melihat langsung situasi di atas. Kemudian meminta pemerintah setempat melakukan diskusi melibatkan tokoh agama dan tokoh adat melakukan perdamaian,” jelas Natan.
Imelda
Biro Papua
