PASIRPUTIH, Jawara Post–Hebohnya pemberitaan di Media belakangan ini, membuat Dinas Perhubungan kebakaran jenggot. Betapa tidak, sebuah pekerjaan proyek dermaga rakyat di Pasirputih dipastikan molor dan tak sesuai kontrak. Tak ayal, pemilik perseroan terbatas (PT) pemenang tender akan segera dipanggil dan terancam terima sanksi.
Hal ini ditegaskan oleh Mistoyo selaku PPK Dishub Situbondo, ketika dikonfirmsi, Minggu (15/12/2019). Pejabat pembuat kometment di Dishub ini menuturkan bahwa seluruh kegiatan proyek dibawah naungan Dishub, rampung. Tapi sayang ada 1 proyek dermaga rakyat yang molor. “Kami akan panggil Arul (Bos PT TKS) besok (Senin, Red),” tandasnya.
Tak hanya Dishub, fungsi dan peran TP4D di Bumi Sonar ini sontak dipertanyakan. Pasalnya, keberadaan tim tersebut dijadikan persembunyian para kontraktor maupun pejabat dinas yang pekerjaannya bermasah dan sarat temuan. “Apa peran mereka (TP4D), apabila realisasi anggran terindikasi sarat temuan dan dugaan KKN,” sambung Eko Febrianto.
Belakangan ini, santer kabar beredar dilapangan bahwa dalam proses lelang tender diduga kuat telah terjadi permainan dan fie (bagi jatah), sehingga banyak kalangan yang pesimis akan supremasi hukum dan adanya ketegasan sanksi administrasi. “Kami punya datanya, dan soal proyek dermaga rakyat dekat Sido muncul itu, akan terus kami kawal,” inbuhnya.
Sekadar diketahui, proyek demaga rakyat di Pasput sangat jelas dibawah monitoring dan pengawasan Tim Pengawal dan Pengaman Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D). Pekerjaan PT Tentrem Karya Sentosa dengan nilai kegiatan DAK Afirmasi ini tertulis 1.108.746.100 (1 milyar lebih) berahir masa kerjanya 16/12/2019.
Jelasnya, pekerjaan proyek dermaga rakyat pasir putih (DAK Afirmasi) ini tertuang dalam kontrak nomer 027/051/431.215.3/3/2019 dengan masa kerja 150 hari kalender sejak 18 juli berahir 16 Desember 2019. Lantaran molor dan pekerjaan diduga kuat sarat penyimpangan, maka proyek dermaga itu terancam di blacklist.
Din/red/JP
