SITUBONDO, Jawara Post—Proyek pengaspalan di Kecamatan Panarukan mulai dipertanyakan oleh LSM Siti Jenar. Pasalnya, pekerjaan itu terkesan asal – asalan dan diduga kuat melenceng jauh dari RAB yang ada. Buktinya, konstruksi pengaspalan mulai lapen awal, tambal sulam hingga hotmix, semua nampak amburadul.
Eko Febrianto, Ketum LSM Sity Jenar mengatakan bahwa ketika tim nya melakukan control pekerjaan pengaspalanj, banyak ditemukan dugaan kuat penyelewengan anggaran. “Saya cek pengaspalan awalnya saja sudah tidak becus. Bagaimana mungkin kwalitas infrastruktur itu bisa bertahan lama jika garapannya seperti itu,” ujarnya, Senin (10/09/2018).
Menurutnya, fakta dilapangan sangat diyakinya tidak sesuai RAB yang ada. Padahal nilai kontrak pekerjaan tersebut, sungguh fantastis. Bayangkan, hotmix sepanjang 4 kilo 100 meter itu dianggarkan senilai 3. 712. 339.735.23 dan terli hanya 1 jembatan kecil dan 1 lagi jembatan rehab. “Sumber dananya dari dana alokasi umum DAU. Jika sampai pekerjaan hotmix ini rampung tanpa ada pengawasan, kami akan pertanyakan peran PUPR Bidang Bina Marga selama ini,” imbuhnya.
Data yang terhimpun dilapangan menerangkan bahwa konstuksi pengaspalan terkesan asal -asalan. Selain campuran material aspal terindikasi timplang (tak sesuai), pengaspalan ini juga sangat minim batu tepinya. Bahkan, nilai yang lumayan fantastis itu rentan terjadi pemangkasan dalam realisasi anggrannya dilapangan.
Selain mempertanyakan peran pengawasan Bina Marga yang dinilai lemah bahkan minim, Eko juga berjanji akan melaporkan adanya dugaan gratifikasi dan kolusi atas realisasi DAU tersebut. Bukan hanya ditingkat Polres, melainkan pelaporan akan bersama tembusan kepada APH tingkat propensi, hingga kemeja KPK.
“Jika temuan saya itu dibiarkan dan tidak ada tindak lanjut perbaikan ecara total, maka jangan menyesal apabila laporan dengan baket (bahan keterangan) ini akan saya naikkan kelevel diatasnya. Itu uang rakyat untuk rakyat, bukan demi kepentingan personal, termasuk adanya kepentingan politik. Kita buktikan saja siapa yang bermain dan terlibat,” tukasnya.
Sekadar diketahui, dugaan penyelewengan anggaran proyek fisik sejatinya dalam penanganan pihak inspektorat. Namun, jika hal itu banyak ditemukan adanya pembiaran, maka peran APH Situbondo wajib dipertanyakan. LSM sebagai control memiliki hak dan wewenang dalam mengawasi kebijakan pemerintah dan jajaran dibawahnya, serta pekerjaan yang berpotensi korupsi, kolusi dan sangat merugikan rakyat.
