PROBOLINGGO, Jawara Post– Polemik antara sopir angkutan kota (Angkot) dan ojek online (Ojol) terus memanas di Kota Probolinggo. Asosiasi Sopir Angkot Probolinggo (ASAP) pun menyoal molornya penerbitan regulasi hingga menyebut Pemkot Probolinggo banci.
Tudingan itu disampaikan saat puluhan sopir mendatangi kantor Dinas Perhubungan setempat, jalan Suroyo, Rabu (27/02/2019). Sebab, saat ini tidak ada regulasi yang mengatur antara angkot dan ojol di Kota Probolinggo. Sehingga sopir angkot yang merasa pendapatannya terus menurun.
Aksi merupakan yang kesekian kalinya dilakukan oleh sopir yang tergabung dalam ASAP.
“Penantian kami selama dua tahun tidak berbuah apa-apa. Kami hanya diombang-ambingkan oleh pemerintah. Malah sekarang mereka (ojol), merajalela. Bahkan mereka sering melanggar kesepakatan yang sudah disepakati dengan kami dan Pemkot,” kata Sirin, salah satu sopir angkot.
Polemik sopir angkot versus ojol di Kota Probolinggo, sejatinya sudah berlangsung sejak dua tahun silam.
“Selama dua tahun ini pemkot banci, mandul. Kalau tetap begini kami akan terus mogok, parkir mobil di kantor pemkot saja,” teriak Sirin.
Aksi kali ini dipicu oleh adanya pengemudi ojek online yang menjemput penumpang di sekitar Alun-alun Kota Probolinggo, pada Rabu pagi. Padahal kesepakatannya, ada zona larangan penjemputan penumpang di sekitar stasiun kereta api maupun Alun-alun. Penjemputan itu dipergoki oleh salah satu sopir angkot. Kesal dengan hal itu, puluhan sopir angkot langsung mendatangi kantor Dinas Perhubungan.
Sejauh ini, pihak Pemkot Probolinggo sudah melakukan penghentian sementara operasional angkutan penumpang oleh ojek online. “Namun demikian, kami tidak bisa memberikan sanksi, karena regulasi keberadaan ojek online masih dikaji oleh pemerintah pusat. Saat ini masih diuji coba di lima kota besar di Indonesia,” terang Kabid LLAJ Dishub Kota Probolinggo, Purwantoro.
Pertemuan itu berakhir, setelah pihak Dishub berjanji akan memfasilitasi pertemuan antara asosiasi sopir angkot Probolinggo, dengan manajemen ojek online, baik dari Grab maupun Gojek. Upaya dilakukan agar ada titik kesepakatan bersama, menghindari perseteruan.
Maliq pro
