JATIBANTENG, Jawara Post —Realisasi dana bantuan sosial tunai dari kementrian kemarin di Desa Jatibanteng, Kecamatan Jatibanteng, Situbondo, terbilang tak sukses.
Pasalnya, ada puluhan daftar nama penerima yang belum mengambil dan pihak pemdes men cansel bantuan tersebut untuk dicairkan.
Arik, anggota BPD mengatakan bahwa sudah ada upaya guna menarik BST Kementrian itu sengan cara mengalihkan nama penerima pada ahli warisnya. Namun, pihak kantor Pos mengaku tak bisa mencairkan tanpa rekomendasi kepala desa.
“Ada 3 orang yang kami arahkan, semua balik kanan dengan tangan hampa,” ucapnya.
Bisa dipastikan, dana 600 ribu per penerima BST itu, muspro alias sia sia Negara merealisasikannya. Sedikinya hampir 30 an penerima BST yang troble data ataupun si penerima telah meninggal dunia.
Padahal, instrukasi dari pemerintah pusat, bantuan tersebut wajib sukses demi membantu rakyat yang terdampak corona.
“Sungguh ironi dikala BST sudah didaerah (pos), masih tersisa dan kembali pada negara. Soalnya, itu sudah uang rakyat, untuk rakyat, bantu rakyat. Sejatinyavada formula tepat agar penyaluran BST Kementrian itu sukses. Percuma ada BPD, LPM dan instrumen pemerintah desa lainnya,” kata Taifik, Kordinator LSM.
Sementara, Musawir selaku Kepala Desa Jatobanteng mengatakan bahwa pihak desa masih akan kordinasi dengan Dinsos maupun Kepala Pos Situbondo.
Ia mengaku enggan bermasalah, lantaran jabatan kades adalah jabatan politis. “Biar saja kembalikan dana itu pada negara, ketimbang nantinya muncul masalah,” katanya melontarkan alasan.
Pantauan dilapangan, ada 15 persen dari jumlah penduduk Desa Jatibanteng tidak tersentuh bantuan apapun, termasuk puluhan keluarga miskin hanya gigit jari menyaksikan realisasi bansos baik BST maupun BSP dan BLT Dana Desa.
“Ada yang namanya B. Latifa janda tua warga Dusun Krajan RT 01/03 Desa Jatibanteng, tak terima apapun, apa begini semestinya,” kata FT, warga setempat.
Sementara, bersamaan dengan realisasi dana BLT DD, muncul kabar tak sedap terkain kebijakan orang orang kades yang otoriter terkesan memaksa bergaya formal agar lolos dari jeratan hukum, menarik sumbangan bagi warga penerima BST dan BSP. Beruntung masalah fatal ini segera teredam dan tak mencuat ke publik.
Udins JP
