Jayapura, Jawara Post – Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ( Mendikbud) Muhadjir Effendy dalam Rapat Koordinasi bersama Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota di Provinsi Papua dan Papua Barat menjelaskan beberapa program khusus pemerintah untuk mewujudkan percepatan pembangunan pendidikan di Papua dan Papua Barat.
“Saya harus tekankan, di Papua dan Papua Barat ini, pendidikan tidak bisa berjalan dengan baik tanpa kerja sama dengan sektor lain khususnya kesehatan. Kita tidak mungkin mencerdaskan anak-anak kalau gizinya tidak baik dan tingkat kesehatannya rendah,” disampaikan Mendikbud, di Jayapura, Senin (16/7/2018).
1. Program khusus Papua dan Papua Barat Beberapa program khusus yang telah disiapkan pemerintah di antaranya: Penyediaan sekolah berasrama Pendidikan kejuruan/vokasi dengan mempertimbangkan kearifan lokal Penuntasan kurikulum 2013 sesuai konteks Papua dan Papua Barat Pemberantasan buta aksara Penyediaan tenaga pendidik berkualitas Berdasarkan hasil pengamatan dan studi, Mendikbud melihat adanya keterkaitan erat antara pendidikan dan kesehatan.
2. Perlindungan guru Untuk itu, keluarga berperan penting dalam mewujudkan prasyarat agar proses pendidikan dapat berjalan dengan baik. Hal tersebut memerlukan pemahaman dan kerja sama berbagai pihak, khususnya dengan komunitas masyarakat dan adat.
Muhadjir juga menyampaikan pentingnya kehadiran guru di sekolah, khususnya yang berada di wilayah pedalaman. Ia menegaskan pentingnya pemenuhan hak-hak guru yang dikelola secara profesional dan proaktif. Mendikbud juga menyinggung perlunya perlindungan guru dalam melaksanakan tugas sebagai pendidik.
3. Kendala geografis Sebelumnya, Penjabat (Pj.) Gubernur Papua, Soedarmo menyampaikan kondisi geografis di Papua dan Papua Barat menjadi salah satu kendala memajukan pendidikan di bumi cendrawasih.
Namun, pemerintah provinsi terus mendorong kerja sama berbagai pihak dalam rangka mempercepat pembangunan manusia. “Pemerintah Provinsi telah membuat Perda khusus terkait guru dan tenaga kependidikan yang menjamin peningkatan mutu, kompetensi, dan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian membuat peta jalan pengembangan pendidikan menengah atas, kejuruan, serta pendidikan khusus serta layanan khusus yang berorientasi pada kompetensi,” ujar Soedarmo.
Dilanjutkannya, bahwa pemerintah provinsi juga telah mengembangkan kerja sama dengan pemerintah, perguruan tinggi, lembaga donor, dan lembaga masyarakat, untuk melaksanakan pendidikan berpola asrama di lima wilayah adat.
4. Prioritas magang Pj. Gubernur menyoroti cukup tingginya angka putus sekolah dikarenakan harus membantu orang tuanya mencari nafkah. “Nanti kita perlu duduk bersama, memecahkan kendala dan permasalahan pada kabupaten yang menyelenggarakan pendidikan berasrama yang sekolahnya dibangun kementerian,” kata Soedarmo.
Kemudian, pemerintah provinsi juga mengembangkan unit produksi di semua SMK dengan potensi pengembangan sumber daya manusia dan alam di lima wilayah adat. “Dengan prioritas pada magang industri bagi guru produktif dan siswa,” ujar Pj. Gubernur Papua.
5. Bergerak bersama sepenuh hati Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi, menegaskan pentingnya sinergi dan sinkronisasi program dan kegiatan baik pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan di Papua. “Untuk menyelesaikan masalah pendidikan di Papua dan Papua Barat ini kita tidak dapat bekerja sendiri-sendiri,” kata Didik.
Mendikbud mengajak semua pihak agar bergerak bersama dengan sepenuh hati untuk memajukan Papua dan Papua Barat. “Saya mohon dalam koordinasi ini ditemukan langkah-langkah strategis yang bisa mempercepat pelaksanaan pembangunan Papua dan Papua Barat,” pungkas Muhadjir.
Kegiatan rapat koordinasi yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidik dan Pemberdayaan Tenaga Kependidikan (PPPPTK) Taman Kanak-Kanak dan Pendidikan Luar Biasa dihadiri oleh 120 peserta yang berasal dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Papua dan Papua Barat.
@Yohanes Enggar Harususilo
