Tangerang, Jawara Post
Dalam membuat keputusan, kepala daerah memiliki tim ‘pembisik.’ Mereka adalah para staf ahli. Guna membantu menghasilkan kebijakan yang tepat, maka staf ahli harus memiliki kompetensi dan kemampuan terbaik.
Dijelaskan oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro, masukan yang disampaikan oleh staf ahli sangat diperlukan. Masukan tersebut tentunya harus sesuai dengan kemajuan zaman agar kebijakan yang dibuat tidak bertentangan dengan perkembangan.
“Oleh karena itu diperlukan staf ahli yang berkompetensi dalam memberikan pendampingan dan masukan kepada kepala daerah,” kata Suhajar, saat berbicara di acara Rakornas Staf Ahli Gubernur, Bupati/Wali Kota se-Indonesia bertema Peran Staf Ahli Kepala Daerah Dalam Menjawan Isu Strategis Daerah, di Gedung Graha Widya Bhakti, Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek), Tangerang Selatan, Banten, Selasa, 10 Juli 2018.
Selain diisi oleh Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Suhajar Diantoro, turut hadir pada acara tersebut Sekretaris Daerah Provinsi Banten Ranta Soeharta, Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany, Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Davnie, pejabat Polres dan Kodim Tangerang Selatan, serta tamu undangan lain.
Wali Kota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany menambahkan mengenai kriteria seorang staf ahli, yaitu harus memiliki pola pikir lebih luas. Sebab, staf ahli memiliki andil besar terhadap suksesnya roda pemerintahan.
“Kepala daerah membutuhkan saran dan masukan, gagasan dalam menjalankan tugas memimpin daerah masing-masing,” kata Airin.
Salah satu tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah daerah adalah menjawab isu-isu strategis dengan cepat. Jangan sampai kebijakan yang dibuat ketinggalan zaman, khususnya terkait teknologi.
Menjawab tantangan tersebut, Kepala Pusat Penelitian Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Puspiptek) Sri Setiawati ingin agar para staf ahli kepala daerah memiliki inovasi yang bersifat dinamis, sehingg masukan yang diberikan dapat membantu kepala daerah dalam menjawab isu-isu strategis yang berkembang dan dapat membuat kebijakan untuk memajukan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau kita bicara dalam konteks ekonomi adalah kesejahteraan, masyarakat harus sejahtera. Tidak cukup politik saja. Sekarang bagaimana pemerintah daerah memenuhi kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan ekonomi dengan inovasi,” kata Sri.
Saat ini, salah satu tantangan berat yang harus dihadapi yaitu revolusi industri 4.0. Sektor industri mulai beralih menggunakan teknologi dalam operasional sehari-hari.
“Itu (revolusi industri 4.0) merupakan tantangan lebih berat lagi. Kita harus menyikapi perubahan ini secara positif,” ucap perempuan peraih Satya Lencana Karya Satya 20 TH tahun 2006 itu.
Oleh karenanya, Sri mengatakan, salah satu tugas yang harus dilakukan oleh staf ahli kepala daerah adalah mampu beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Jika mampu menyesuaikan diri dengan baik, dia meyakini setiap daerah mampu meningkatkan potensi setiap daerah untuk mencapai kesejahteraan.
“Saya yakin dengan cara itu bisa memberikan kesejahteraan bagi masyarakat,” ujar Sri.
@ros
