PROBOLINGGO JP – Dalam rangka penyusunan laporan evaluasi Pemilihan Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Probolinggo menggelar Focus Group Discussion (FGD). Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 23–24 Februari 2025, di Aula KPU Kabupaten Probolinggo ini dihadiri berbagai elemen penting, mulai dari perwakilan partai politik dan media.
Durasi Kerja Pantarlih Dipersoalkan
Salah satu isu utama yang mencuat dalam FGD adalah durasi kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), yang dinilai terlalu singkat.
“Saat Pemilu Legislatif dan Pilpres kemarin, masa kerja Pantarlih adalah 60 hari, sedangkan untuk Pilkada hanya 30 hari. Ini tentu kurang ideal,” ujar Lukman Hakim, anggota KPU Kabupaten Probolinggo yang juga menjabat sebagai Ketua Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi.
Ada usulan agar masa kerja diperpanjang dan jumlah petugas diperbanyak di daerah dengan topografi sulit.
Regulasi Terlambat, Partai Politik Keberatan
Perwakilan PKB, Habib Musthofa Asegaf, atau yang akrab disapa Yek Mus, mengkritik lambatnya penerbitan regulasi oleh KPU yang kerap turun di injury time.
“Sering kali regulasi baru turun di saat mendekati pelaksanaan tahapan, sehingga peserta pemilu tidak punya cukup waktu untuk mempelajari sekaligus mempersiapkan kewajiban mereka,” ungkapnya.
Masalah lain yang disoroti adalah kurangnya waktu sosialisasi terkait laporan keuangan kampanye berbasis aplikasi.
“Tidak semua partai memiliki SDM yang mumpuni dalam akuntansi dan IT, sementara laporan berbasis aplikasi ini harus diselesaikan dalam waktu singkat,” tambahnya.
Jaringan Internet di Daerah Terpencil Jadi Tantangan
Tantangan lain yang dibahas dalam FGD adalah keterbatasan infrastruktur jaringan internet di daerah terpencil.
“Di beberapa wilayah Kabupaten Probolinggo, terutama daerah atas, akses internet masih terbatas, yang berpengaruh pada kelancaran pemilu berbasis teknologi,” tambah Habib Musthofa.
Ia berharap pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas jaringan internet, bukan hanya untuk pemilu, tetapi juga untuk mendukung kegiatan lainnya.
KPU Pastikan Rekomendasi FGD Dihimpun untuk Evaluasi Nasional
Lukman Hakim memastikan bahwa seluruh masukan dari FGD ini akan ditabulasi menjadi rekomendasi bagi perbaikan pelaksanaan Pilkada lima tahun mendatang.
“Kami berharap rekomendasi yang dihasilkan bisa konstruktif dan aplikatif, sehingga kualitas penyelenggaraan pemilu semakin baik,” tutupnya. (Fik)
