“Program Keluarga Harapan (PHK) sendiri berbeda dengan BPNT, meskipun keduanya merupakan bantuan sosial. Belum tentu orang yang mendapatkan BPNT masuk ke dalam PKH, sedangkan untuk keluarga yang sudah masuk ke dalam PKH diusahakan akan menerima BPNT”
JAWA TIMUR, Jawara Post—Bank Dunia menyoroti penyaluran bantuan sosial untuk masyarakat kurang mampu yang banyak dikelola Kementerian Sosial. Saat ini, bantuan sosial itu salah satunya menumpuk di Jawa Timur, namun sayangnya bantuan tersebut dinilai Bank Dunia banyak yang salah sasaran.
Dalam Ringkasan Eksekutif Pembaruan Kajian Belanja Pemerintah untuk Bantuan Sosial Bank Dunia Tahun 2017 yang merupakan pembaruan dari laporan mereka sebelumnya, Bank Dunia menyatakan, hampir semua program bantuan sosial; terutama Program Keluarga Harapan, bantuan beras sejahtera, Program Indonesia Pintar, Jaminan Kesehatan Nasional belum mampu menjangkau orang yang tepat.
Mekanisme Program PKH
“Lebih dari separuh manfaat yang tersedia malah tersalurkan kepada rumah tangga yang justru tidak miskin dan rentan,” kata Pablo Acosta, Senior Economist Bank Dunia seperti dikutip kontan.co.id dari Ringkasan Eksekutif laporan tersebut.
Celakanya, masalah tersebut dilengkapi oleh pemantauan dan evaluasi kinerja program. Bank Dunia melihat, walau pemerintah sudah menggelontorkan anggaran besar untuk menjalankan program bantuan sosial, mekanisme pemantauan dan evaluasi program belum cukup efektif dalam menilai kesenjangan antara perancangan program dan pelaksanaan aktualnya.
Atas masalah itulah, mereka meminta pemerintah segera membenahi penyaluran bantuan sosial.
Untuk penyaluran beras sejahtera yang masalah utamanya berkaitan dengan alokasi penerima manfaat dan menurunnya besaran manfaat, Bank Dunia memberi saran agar pemerintah bisa memilih penerima manfaat berdasarkan database penetapan sasaran bersama dan menyediakan mekanisme pemutakhiran data dua arah antara database dan data penerima beras.
Selain itu, mereka juga meminta pemerintah mengevaluasi program bantuan pangan non tunai yang sudah mulai diterapkan Februari 2017 lalu untuk memastikan bahwa hasil program yang diharapkan pemerintah dalam melaksanakan program tersebut bisa tercapai.
Baca Juga 》RADAR SULAWESI : Untuk Siapa Program PKH Sebenarnya
Sementara itu berkaitan dengan bantuan berbentuk Program Indonesia Pintar, besaran manfaat tidak sesuai biaya pendidikan dan pemantauan yang lemah, Bank Dunia menyarankan agar pemerintah bisa menyesuaikan tingkat manfaat setiap tahun. Tujuannya untuk memastikan bantuan yang diberikan sesuai dengan biaya aktual untuk bersekolah di setiap jenjang pendidikan.
Andi Patunruang, Kapala Bagian Program dan pelaporan Setdirjen Penanganan Fakir Miskin Kementerian Sosial, permasalahan ketepatan sasaran saat ini memang menjadi masalah dalam penyaluran bantuan sosial.
Tidak cuma Bank Dunia, aktifis anti Kolusi, Korupsi dan Nepotisme, Ketum LSM Jawara, Iwan Setiawan sangat menyayangkan adanya salah sasar program dari dinsos. “Banyak penerima yang tidak masuk kreteria,” tegasnya.
Berdasarkan hasil investigasi dilapangan, sangat banyak temuan penerima bantuan bukan keluarga miskin atau keluarga harapan. “Kebanyakan data input salah. Ini berpotensi pidana jika nanti ada kesengajaan pendamping atau permainan Kades,” imbuhnya singkat.
Timred
