NUSANTARA, HP. Com –— Berita mengenai dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang hari ini merupakan isu yang cukup serius dan dapat mengganggu legitimasi publik terhadap kinerja lembaga Pemilihan Umum ini.
Dugaan ini melibatkan banyak unsur unsur yang diduga dapat mempengaruhi proses fit and proper test yang telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 1 Juni 2024 di Surabaya, kemarin. Independenitas Komisioner KPU Jawa Timur sedang dipertaruhkan.
Dugaan ini mencuat setelah pelaksanaan fit and proper test pada tanggal 1 Juni 2024 di Surabaya. Proses seleksi ini yang mana sesuai juklak/juknisnya sudah diatur oleh Tim Seleksi yang dibentuk oleh KPU RI, yang melakukan rekrutmen untuk 36 kabupaten/kota di Jawa Timur secara serentak. Pendaftaran dan tahapan seleksi lainnya telah diatur dan dijalankan sejak awal tahun ini, dengan sejumlah syarat ketat untuk calon komisioner.
Dilansir dari blog pribadi Direktur Investigasi Masyarakat Indonesia E. A. N Pelupessy, SH. MH. L.iC di Lumajang Jawa Timur, turut berkomentar bahwa “Perkembangan terkini terkait dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota di Jawa Timur memang sedang menjadi perhatian publik”.
“Beberapa laporan parsial dari jaringan akar rumput yang tergabung pada lembaga masyarakat lokal khususnya di Jawa Timur memberikan masukan bahwa benar ada isu isu bahwa beberapa lembaga alumni dan organisasi masyarakat (ormas) telah melakukan intervensi, dan beredar kabar bahwa besaran nominal suap yang diduga mencapai sekitar 100 juta rupiah per orang untuk lolos sebagai komisioner”. lanjutnya.
“Sementara itu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tampaknya merespon laporan masyarakat yang diunggah melalui akun SPAN LAPOR yang demikian telah mulai menyelidiki kasus ini, termasuk memanggil beberapa saksi dari berbagai pihak untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut” pungkas Ery menutup diskusinya.
Selain itu, Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga menyoroti pentingnya integritas dalam proses seleksi komisioner KPU ini dan mengimbau masyarakat untuk aktif memberikan masukan.
Sementara itu, proses seleksi sendiri sedang berlangsung, dengan beberapa tahap yang melibatkan pemeriksaan administrasi, ujian tertulis, tes psikologi, dan wawancara.
KPU RI telah memberikan tanggapan resmi terkait dugaan kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) dalam proses rekrutmen komisioner KPU Kabupaten/Kota di Jawa Timur.
Menurut Ketua Komisi Pemilihan Umum RI, Hasyim Asy’ari, menyatakan bahwa proses seleksi telah berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan semua tahapan dilakukan secara transparan dan akuntabel.
Hasyim menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir praktik KKN dalam proses seleksi ini. Dia juga mengajak masyarakat untuk melaporkan jika menemukan bukti atau indikasi adanya pelanggaran selama proses seleksi. KPU RI berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dengan serius dan melakukan investigasi mendalam.
Selain itu, Tim Seleksi (Timsel) KPU Jawa Timur juga menyatakan bahwa seleksi administrasi untuk calon komisioner telah dilakukan dengan teliti dan transparan, melibatkan pemeriksaan ganda untuk menjaga kecermatan. Mereka memastikan bahwa seluruh proses seleksi berjalan lancar dan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan oleh KPU RI. Berikut penjabaran tahapan penanganan permasalahan tersebut dilansir dari Desk Informasi Kepemiluan KPU RI;
- Penegakan Hukum: Tim Seleksi (Timsel) untuk rekrutmen calon anggota KPU di Jawa Timur mengumumkan pembukaan pendaftaran dan pelaksanaan tahapan seleksi, termasuk ujian tertulis, kesehatan jasmani, psikologi, dan wawancara.
Dalam proses ini, mereka memastikan semua prosedur dilakukan dengan transparan dan melibatkan masyarakat untuk memberikan masukan terhadap para calon.
- Tindakan KPU RI: KPU RI telah memberikan penjelasan mengenai pentingnya integritas dalam seleksi dan akan melakukan fit and proper test terhadap calon yang lolos tahapan awal. Ini untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memiliki kredibilitas dan integritas tinggi yang terpilih.
- Keterlibatan Publik: Ketua Tim Seleksi, Sasongko Budi Susetyo, menekankan pentingnya partisipasi publik dalam proses seleksi, mengajak masyarakat untuk aktif memberikan klarifikasi dan saran terhadap calon komisioner.
- Respon Terhadap Dugaan KKN: Dugaan adanya nominal suap sekitar 100 juta per calon yang telah mencuat di publik, dan lembaga serta organisasi massa (ormas) telah melakukan intervensi dengan menuntut penyelidikan lebih lanjut.
Dengan langkah-langkah ini, diharapkan proses seleksi komisioner KPU di Jawa Timur bisa berjalan dengan lebih bersih dan transparan. Timsel dan KPU RI berkomitmen untuk memastikan bahwa hanya kandidat yang memenuhi kriteria integritas, kejujuran, dan kredibilitas yang akan dipilih.
(MTI-red)
