SITUBONDO, JP. Com — Belakangan santer dibicarakan ditengah masyarakat wilayah Kecamatan Panji, Situbondo, Jawa Timur, seorang kepala desa yang diduga bekerja single fighter.
Betapa tidak, dugaan kuat seluruh regulasi dan realisasi anggaran di desanya, dilakukan sendiri tanpa melibatkan tim pelaksana kegiatan (TPK), maupun bendahara yang ada di Desa Panji Kidul.
Keluhan tersebut mendapat reaksi cepat tanggap dari LSM Jawara, Sabtu 05/02/2022. Pihaknya menegaskan dari hasil investigasi dan evaluasi dilapangan, semua pekerjaan dari anggaran yang diterima Desa Panji Kidul, dikendalikan sendiri oleh kadesnya.
Karuan saja, sejumlah tokoh masyarakat menyayangkan itu semua.”Ketika semua bahan keterangan (baket) lengkap dengan bukti formil, maka kami akan sampaikan dugaan tersebut ke BPK termasuk pada APH,” kata Direktur LSM Jawara.
Pengaduan warga setempat adanya Indikasi kuat bahwa dalam realisasi ADD dan DD berpotensi menjadi bancakan oleh kepala desa, telah di inventarisir. “Kita telah dokumentasi semu keluhan itu,” tukasnya.
Menurutnya, BD – Kades Panji Kidul, terindikasi telah over live dengan mengendalikan seluruh pekerjaan diluar kewenangannya.
Bahkan, masalah keuangan desa saja, bendahara diduga kuat hanya dijadikan pelengkap atau formalitas belaka.
“Ini sudah tidak benar, dan potensi korupsi juga sangat kuat. Dengan begitu, maka popolaritas BD selaku pimpinan, tercederai,” ucapnya.
Bukan hanya soal kepercayaan publik yang pudar, tapi ini akan jadi bumerang bagi karir politik BD nantinya. “Malah, bisa – bisa indikasi perbuatan melawan hukum oleh BD bisa diajukan ke APH, ” imbuhnya.
Lebih jelas, hasil evaluasi dari tim Jawara Group di lapangan, banyak temuan di lokasi proyek, baik dugaan mark up anggaran, hingga realisasi pekerjaan nya.
“Kami akan koordinasi dengan inspektorat dan pihak kejaksaan negeri Situbondo, agar temuan temuan tersebut dapat segera memenuhi unsur untuk dipidanakan, ” pungkasnya.
Sekedar diketahui, lantaran sering tidak dilibatkan dalam pelaksanaan kegiatan desa, TPK Panji Kidul, jadi pertanyaan tomas dan toga setempat.
Serta, posisi ED – bendahara yang sekedar jadi penonton, juga menjadi perhatian publik dan disorot sejumlah pegiat anti korupsi di kota santri.
Tak ayal, persepsi kurang elok ditengah masyarakat mengarah pada BD – Kades Panji Kidul. Masyarakat menduga, alokasi anggaran dapat dimainkan dan bisa berpeluang untuk dikorupsi.
Pasalnya, sangat diyakininya bahwa sistem pengawasan juga lemah (BPD, red), serta pengakuaan dari instrumen desa yang tidak tahu tahapan realisasi anggaran seraya mengamininya.
Terkini, fakta di lapangan tentang proyek DD Desa Panji Kidul, ramai jadi sorotan warga. Proyek paving yang tak terpasang papan nama (name board) memperkuat adanya stigma negatif atas kepemimpinan BD di Desa Panji Kidul.
Sampai Berita ini naik tayang, BD selalu Kades Panji Kidul belum berhasil dikonfirmasi. Sedangkan TPK (JS) enggan berkomentar.
Padahal, besar harapan tomas dan tokoh agama di Panji Kidul, akan penjelasan sang Kades seputar regulasi dan realisasi anggaran didesa tersebut.
Hd/timRed
