BONDOWOSO, Jawara Post—Begitu lucu keterangannya ketika pengelola proyek anggaran dana desa (DD) menyalahkan alam, lantaran proyek DD berjalan molor. Padahaal, sejatinya anggaran 2018 sudah selesai ditahun itu, bukan molor hingga anggaran ditahun berikutnya. Terkait hal ini, lembaga yang intens mengontrol dan ikut mengawasi anggaran desa, berencana akan lidik dugaan penyimpangannya.
Baca juga 》TAK MANUSIAWI, Di Bondowoso Ayah Genjot Anak Kandungnya
Menanggapi hal ini, Kusnadi selaku ketua TPK mengatakan bahwa molornya proyek rabat benton di lingkungan RT.18/07 Dusun Kerajan Desa Tegalampel, akibat medan yang sulit dan proses suplay materialpun terkendala. “Iya Mas, ini telat karena kalah di imbalan (angkut). Sebelum bekerja ngimbal dulu. Lebih jelasnya lagi jenengan langsung ke kadesnya,” jawabnya.
Ketika hal ini dikroscek ke pekerja proyek, para tukang mengatakan kalau molornya pekerjaan bisa dibilang akibat minimnya tenaga. Sehingga, para tukang juga bekerja ganda sebagai kuli angkut. “Ini saya menggali dan juga memasang Mas. Karena tidak ada yang mengangkut materialnya, terpaksa saya sendiri sebagai tukang mengangkut dan juga memasang Mas,” katanya polos.
Simak pula 》Pendamping PKH Perintahkan KPM ‘Berkampanye’ Caleg
Pantauan dilapangan pada Jum’at (01/032019), rabat beton jalan yang menuju Tegalampel Tengah itu, hingga kini masih dalam prose penggarapan. Proyek fisik dari DD 2018 termin terahir ini, semestinya telah rampung dan telah dinikmati oleh masyrakat. Dengan molornya itu, sejumlah masyarakat mulai beranggapan kalau realisasi DD didesanya, tidak becus dan diduga syarat penyimpangan.
Sementara, Kusnanto alias KoKo, Kades Tegal Ampel saat dikonfirmasi Jawara Post beralasan faktor cuaca yang kurang bersahabat membuat proyeknya molor. Ia mengaku kalau pekerjaan itu telah melibatkan seluruh tukang yang ada di desanya. “Ini telat karena sekarang musim hujan, kadang 1jam tidak kerja menunggu hujan reda. Padahal, tukang se Tegalampel saya pekerjakan semua,” kilahnya.
Baca juga 》Caleg PKB No 2 Dapil V, Terancam Pidana PEMILU
Mendengar situasi dan kondisi bersama sejumlah fakta diatas, Johan Efendi ketua BPR RI di Bondowoso, sontak angkat bicara. Lembaga controling dan ceking realisasi anggaran agar tepat, transparan dan berguna bagi masyrakat ini, mengaku akan segera mengevaluasi proyek DD di Desa Tegal Ampel, Kecamatan Tegalampel, Bondowoso Jatim.
“Kami BPR RI BADAN PUSAT REKCLASEERING REPUBLIK INDONESIA beserta Tim akan lidik kelapangan. Kami yakin ada ketidak beresan dan potensi KKN begitu nampak. Jika nantinya temuan kami memenuhi usur pidana, kami akan secepatnya kordinasi sama Tipikor Polres, Kejaksaan dan Inspektorat,” tadasnya.
Supri/din
