PROBOLINGGO JP – Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas dampak proyek Tol Probolinggo-Banyuwangi (Probo-Wangi) pada Kamis, 30 Januari 2024. RDP ini dihadiri oleh perwakilan dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, LSM GMPK, dan GM GRIB JAYA.
Dalam rapat tersebut, beberapa isu utama dibahas, antara lain kerusakan jalan akibat aktivitas kendaraan pengangkut material proyek tol, kewajiban reklamasi pascatambang yang belum dipenuhi oleh para penambang, pengeluaran material tambang yang tidak sesuai komoditasnya, serta dugaan pajak yang belum dipenuhi oleh para penambang yang terlibat dalam penyediaan material untuk proyek tersebut.
Namun, hingga RDP berakhir, belum ditemukan solusi konkret yang bisa menjawab permasalahan yang diangkat. Hal ini memicu kekecewaan dari LSM GMPK dan GM GRIB JAYA, yang menilai pemerintah daerah dan DPRD belum menunjukkan komitmen nyata dalam menangani persoalan ini.
Solehuddin, Ketua LSM GMPK Kabupaten Probolinggo, menyatakan bahwa masyarakat terdampak proyek tol membutuhkan kepastian dan langkah konkret dari pemerintah serta DPRD.
“Kami sudah menyampaikan keluhan masyarakat terkait dampak proyek ini. Sayangnya, hasil RDP masih sebatas pembahasan tanpa ada keputusan yang jelas. Kami berharap ada langkah nyata, bukan sekadar diskusi tanpa kepastian,” ujarnya.
Senada dengan itu, Saiful Hak Amirul Haris, Ketua GM GRIB JAYA Kabupaten Probolinggo, menyoroti dugaan ketidakpatuhan para penambang dalam memenuhi kewajiban pajak dan reklamasi pascatambang.
“Kami mempertanyakan transparansi dalam pengelolaan pajak dari aktivitas penambangan yang berkaitan dengan proyek tol ini. Jika memang ada pelanggaran, pemerintah harus bertindak tegas,” tegasnya.
Menanggapi keluhan tersebut, Komisi 3 DPRD Kabupaten Probolinggo berjanji akan memanggil para penambang pada 5 Februari mendatang untuk memberikan klarifikasi. Langkah ini diharapkan bisa menjadi titik awal dalam mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi masyarakat.
Namun, Ketua GM GRIB JAYA, Mas Haris, menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal kasus ini. Jika dalam waktu dekat tidak ada kepastian atau tindakan nyata dari pemerintah daerah maupun DPRD, mereka siap membawa permasalahan ini ke Inspektur Tambang (IT) Jawa Timur.
“Kami tidak akan tinggal diam. Jika tidak ada tindak lanjut yang jelas, kami akan membawa masalah ini ke tingkat yang lebih tinggi, yakni Inspektur Tambang Jawa Timur. Kami ingin ada kepastian dan keadilan bagi masyarakat yang terdampak,” ujar Mas Haris dengan tegas. (Fik)
