SITUBONDO, Jawara Post —Realisasi bantuan pangan dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) diwilayah 4 kecamatan, diduga kuat sarat permainan suplier dan pihak Bulog.
Beras yang diberikan kepada masing masing Kelompok Penerima Manfaat (KPM), dinilai tidak sesuai harga pagu pemerintah. Akibatnya, sangat dimungkinkan masyarakat yang selalu jadi korban dugaan kongkalikong tersebut.
Ungkapan itu disampaikan oleh Rudi Bagas, aktifis vokal diwilayah barat kota santri Situbondo, Rabu (27/05/2020).
Ia menuding telah terjadi permainan terselubung antara oknum Bulog dan oknum suplier dalam penyaluran beras BPNT. Ia juga mencium adanya bagi bagi fie (prosentase) pada TKSK maupun kordinator e – warung.
Misalnya yang terjadi didesa Jetis, Kecamatan Besuki, Kabupaten Situbondo Jawa Timur.
Ia sangat yakin bahwa dalam penyaluran program BPNT selama ini diduga kuat sarat permainan dan jadi ajang bancakan oleh okum petugas dilapangan.
Selain kwalitas beras, bahan pangan lainnya juga terkesan dipaksakan, dan terindikasi terkordiner sedemikian rupa, diduga kuat jadi lahan mengeruk keuntungan.
“Sebelumnya kwalitas beras ber merk dan bagus sesuai harga yang dibandrol pemerintah. Namun saat ini nampak kemasannya saja yang bagus sedang kwalitas berasnya dibawah kwalitas beras awal realisasi. Bahan pangan lainnya juga tidak efektif dan terindikasi jadi bancakan harga demi keuntungan personal,” ujarnya.
Melihat dugaan permainan tersebut, Rudi Bagas sangat menyayangkan tindakan pembiaran oleh Kadinsos Situbondo. Dugaan permainan itu sangat merugikan rakyat (KPM), serta terindikasi markup harga demi keuntungan pribadi atau kelompok.
“Saya telah mengantongi data dugaan tersebut, komplit. Selanjutnya saya akan kordinasi dengan Kejaksaan Negeri Situbondo,” tegas Rudi Bagas.
Sekadar diketahui, versi salah seorang pengelola e- warung, sembako BPNT yang dibagikan kepada KPM Desa Jetis, pada tanggal 18 Mei 2020 tersebut terdiri dari 10kg beras senilai Rp.103.000,- , 1kg telor senilai Rp.23.000,- , ½kg daging ayam senilai Rp.17.000,- , ½kg kacang senilai Rp.16.000,- , ½kg kurma senilai Rp.20.000,- , 1kg manggis senilai Rp.15.000,- , 2bh tempe senilai Rp.3.000,- dan 2bh labu siam senilai Rp.3.000,-. Total keseluruhan adalah Rp.200.000,-. Padahal, menurut Rudi Bagas, harga beras tersebut senilai 8 ribuan per KG.
Harga beras tersebut jkwalitasnya diragukan jika menilai harganya yang 10.300 / Kg, maka bisa dilihat berapa nilai yang diduga kuat dimainkan oleh penyalur dan kordinator, baik kordinator kecamatan (TKSK) maupun kordinator e-warung.
“Soal lain lainnya itu biasa Mas, permainan pedagang untuk menggenapi angka 200 ribu per KPM,” imbuh Rudi Bagas.
Kata Rudi Bagas, pihak terkait berhak mengklarifikasi atau menjawab dugaan tersebut, namun saya pastikan apapun alasan mereka, bisa disampaikan di Kejaksaan nantinya.
Ia tidak ingin rakyat selalu dibodohi, bayangkan saja berapa KPM di Dapil 1V (Besuki, Jatibanteng, Banyuglugur) dan Sumbermalang (Dapil V).
“Penyalur dan dari mana asal beras, permainan seperti apa, saya lengkap dokumentasinya,” pungkas Rudi Bagas.
Disisi lain, salah seorang TKSK, tepatnya yang bertugas di Kecamatan Besuki, ketika dikonfirmasi Jawara Post, via nomor WA, diangkat namun terdengar sibuk.
Kondisi ramai, kabarnya dikantor kecamatan Besuki, ada pembagian ATM BST Pangan. “Ia Mas, saya dikecamatan, ” jawab Vivin, terdengar sibuk.
Udins JP
