SITUBONDO, Jawara Post—Penyaluran kartu BSP (Bantuan Sosial Pangan) Akibat Pandemik Corona sudah bergulir. Namun ternyata banyak penerima yang tak sesuai kenyataannya.
Seperti di Kecamatan diwilbar Situbondo, Jawa Timur, ada warga kaya justru mendapat BSP, tapi yang tak mampu alias miskin malah gigit jari.
Sepeeri pembagian kartu BSP di Kecamatan Besuki. Menurut seorang warga yang enggan disebut namanya, penyaluran BSP bukan cuma tak tepat sasaran melainkan amburadul datanya. “PNS dapat bantuan, sedang si miskin gigit jari menonton,” ucapnya.
Pantauan dilapangan, realisasi BSP banyak yang diberikan kepada keluarga mampu yangvtercatat dalam data, bahkan keluarga yang telah menerima bansos lain seperti BNPT dan PKH.
Misal di Desa Bloro, Kecamatan Besuki, Situbondo. Ada keluarga PNS dan telah menerima PKH, juga terdaftar dalam BSP covid – 19 yang terealisasi.
“Namun yang didesa kami (Bloro), PNS yang terima BSP, tidak dianbil tapi dialihkan sendiri oleh yang bersangkutan kepada yang lebih berhak. Itu budaya malu yang patut ditiru,” kata Bagio, warga Bloro.
Sedangkan di Desa Langkap, kata warga, penerima BSP semerawut dan sangat disayangkan oleh warga.
“Bayangkan saja, penerima bansos adalah warga kaya, sedangkan disekitarnya banyak yang kurang mampun dan miskin, mereka hanya jadi penonton,” timpalnya.
Sementara itu, rencana pembagian BSP di Kecamatan Jatibanteng, membuat sejumlah kepala desa dihadapkan pada masalah baru.
Pasalnya, dari data yang ada, banyak penerima bansos adalah warga mampu dan tak layak menerima. Sedang kepala desa (Kades) tidak bisa berbuat banyak.
“Kita dihadapkan pada persolan baru terkait data penerima BSP. Data sudah baku dari pusat, sedang fakta dilapangan tak tepat sasaran. Harapan kepala desa, warga yang mampu bisa sadar dan ikhlas menyerahkan bantuan tersebut kepada yang lebih berhak dan sangat membutuhkan,” kata Musawir, S.Pd.
Menurut Kades Jatibanteng ini, pihaknya akan berusaha optimal menyempurnakan data, agar chaos sosial tidak menguat didesanya.
Jawara Post
“Upaya kali ini sebatas mengajukan data hasil pendataan BLT dana desa. Itupun terbatas kuota, sementara BSP banyak yang salah sasaran. Kami akan koordinasi dengan Dinsos Situbondo,” tukasnya.
Sekadar diketahui, Kepala Dinas Sosial (Ka. Dinsos) sempat menyebar pemberitahuan bahwa apabila ada temuan data penerima bansos salah, maka diharapakan partisipasinya untuk melaporkan.
Meski butuh proses, paling tidak data akan ada penyempurnaan. “Dengan laporan yang masuk, maka data penerima yang salah akan dinon aktifkan,” kata H. Abu Bakar Abdi, Kadinsos.
Dins JP
