LUMAJANG, JP — Di Kabupaten Lumajang Jawa Timur, dengan menggunakan payung hukum PERATURAN BUPATI LUMAJANG NOMOR 64 TAHUN 2021 tentang ENYELENGGARAAN DAN PENATAAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA. Diskresi Bupati sebagai Kepala Daerah sangat kentara betul dalam pelaksanaan tugas di lapangan diantaranya adalah ketika dibentuk task force (tim khusus) perijinan, berikut distribusi pembayaran jasa bongkar yang dititipkan ke Bank Jatim serta fee bagi pihak ketiga yang diberi kuasa oleh pemilik/penyewa tower telekomunikasi (rekam data personel baik ASN dan umum yang terlibat akan dirilis dalam berita lanjutan yang membahas laporan investigasi lapangan kasus per kasus yang terjadi di tiap titik koordinat lokasi tower)
Berdasarkan hasil penelusuran media Jawara Post bersama dengan LSM Jawara di lapangan untuk sinkronisasi data serta cros check dan ricek modus operandi operasi perijinan tower telekomunikasi yang ada dii Kabupaten Lumajang.
Senilai Rp. 3.500.000 adalah untuk JASA BONGKAR SAJA , dihitung Per Kilogram berat tower. Untuk mengaetahui berapa berat sebuah tower silakan melihat Identification plaque, yang terdapat pada setiap tower, harga tersebut diluar Biaya Akomodasi, Transportasi ke lokasi untuk tim. Diluar biaya Sortir Rp. 650,/Kg , Lansir Rp 325,/Kg/100 meter. Biaya lain dalam pekerjaan seperti: Biaya LSM, Media dan biaya keamanan warga ditanggung pemberi pekerjaan. Data nilai tersebut adalah standart harga umum yang ditetapkan dan berlaku umum bagi para pelaku usaha sejenis di Indonesia.
Berdasarkan berat sebuah tower telekomunikasi, Anda dapat mengikuti beberapa langkah berikut:
kotak, rumus volume adalah panjang x lebar x tinggi tower.
Tentukan densitas material tower: Densitas material tower adalah berat jenis material yang digunakan dalam pembuatan tower, seperti baja atau beton. Anda dapat menemukan informasi densitas material tower pada spesifikasi atau dokumen teknis tower.
Hitung berat tower: Setelah mengetahui volume tower dan densitas material tower, hitung berat tower dengan menggunakan rumus berikut: berat tower = volume tower x densitas material tower.
Beberapa temuan lapangan yang cukup menarik untuk disimak dan agar masyarakat umum di Kabupaten Lumajang khususnya tahu, bahwa ternyata banyak sekali biaya biaya koordinasi yang cukup merepotkan bagi para pelaku usaha menara telekomunikasi ini, Seperti dilansir Jawara Post di Bandung pada Rabu, 28 Februari 2024 bertempat di Holiday Inn Bandung, sempat disinggung oleh para pelaku usaha ATSI ( Asosiasi Telekomunikasi Seluruh Indonesia), dimana Sekjen ATSI yang menjadi salah satu nara sumber dalam kegiatan Focus Group Discussion tentang “Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Basis Data Central Equipment Identity Register (CEIR)”. Pungli dan biaya koordinasi yang tinggi yang terjadi di Kabupaten Lumajang setelah terbitnya Produk Hukum Perbup No. 64 Tahun 2021 sebagai suatu maladministrasi kekuasaan yang tak terkontrol, dan uniknya tak ada satupun masyarakat atau fungsi keterwakilannya yang berbicara tentang hal itu.
Proses penetapan titik koordinat dan lobi lobi koordinasi yang terjadi tampak terstruktur sistematis dan masif serta operator lapangan/yang ditunjuk oleh SKPD terkait telah menguasai situasi sebab tim itu dikumpulkan dari tim perijinan yang telah bekerja sebelumnya pada kurun waktu 2017 sampai dengan 2019, selanjutnya media ini akan menuangkan seluruh hasil investigasi lengkap dan menyeluruh dalam beberapa kali penerbitan berikutnya (est)
