TIMOR LESTE, Jawara Post—Pada 20 tahun lalu Timor Leste adalah bagian Indonesia, namun mereka ngotot minta referendum untuk memisahkan diri dari RI.
Pada 30 Agustus 1999, hampir 80 persen rakyat Timor Timur memilih berpisah dari Indonesia.
Referendum yang didukung PBB itu mengakhiri konflik berdarah sekaligus mengakhiri kependudukan mereka sebagai Warga Negara Indonesia. Memberikan jalan bagi rakyat Timor Leste untuk meraih kemerdekaan.
Dilansir dari AFP via Kompas, pendudukan Timor Leste memantik aksi penindakan memilukan selama 24 tahun yang menelan nyawa 250.000 baik karena perang, kelaparan, hingga penyakit.
Namun kegembiraan berubah menjadi duka setelah militer Indonesia dan milisinya menyerbu dengan menghancurkan infrastruktur mereka, serta memaksa ratusan ribu orang mengungsi, dan membunuh 1.400 orang.
Ya, Timor Leste, negara yang sebagian besar dari 1,3 juta penduduknya memeluk agama Katolik, baru diakui secara internasional tiga tahun setelah pemungutan suara.
Namun, 20 tahun usai merdeka, Timor Leste justru kembali lagi pada Indonesia dan merengek minta bantuan. Menteri Perencanaan dan Investigasi Strategis Republik Demokratik Timor Leste Xanana Gusmao membenarkan hal itu.
Dia melakukan kunjungan ke Indonesia untuk bertemu Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD di kantornya.
Dia menyebutkan bahwa negaranya tidak memiliki fasilitas untuk mengkarantika ke-17 warganya akibat virus corona.”Karena harus mengerti, kami tidak punya fasilitas dan yang bisa kita lakukan minta bantuan ke negara-negara lain,” ujar Xanana.
Xanana meminta bantuan untuk mengevakuasi warganya yang saat ini berada di China.
Jika tidak dibantu pihaknya khawatir dengan potensi penularan virus corona.
Namun, permintaan itu ternyata ditolak oleh Indonesia. Selain itu pemerintah Timor Leste juga sempat minta tolong ke Bali untuk mengkarantina warganya di bali.
Hal ini disampaikan I Ketut Suarjaya, Selasa (4/1/20) “Kita menolak dijadikan tempat karantina. Kita tak dapat menerima usulan mereka,” kata Suarjaya.
Menurut Suarjaya, penolakan tersebut telah sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menyetop sementara kunjungan dari China.
Jordan/JP
