Membangun Sumber Ekonomi Baru atau SEB
Sebagaimana telah disampaikan sebelumnya akan bahaya gelombang PHK terutama pada usaha di bidang sektor padat karya yaitu garmen, tekstil dan alas kaki, yang terdampak besar akibat kondisi ekonomi global yang berimbas pada turunnya pesanan hingga 50%. Dan akibat adanya kebangkitan industri padat karya di negara Bangladesh dan Vietnam terutama bidang tekstil yang menjanjikan kemudahan dan upah buruh lebih murah di banding Indonesia. Juga masih membanjirnya impor pakaian bekas.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek telah menyalurkan klaim yang sudah dibayar sebesar Rp18 miliar kepada karyawan yang terkena kebijakan pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan memanfaatkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).
BPJS Ketenagakerjaan atau BP Jamsostek tengah mencermati potensi gelombang PHK (pemutusan hubungan kerja) di sektor garmen, tekstil, dan alas kaki. Tingkat kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di tiga sektor ini mulai menyusut sejak Agustus 2022.
Gelombang PHK ini berpotensi berlanjut akibat potensi resesi global di tahun depan. Proyeksi ekonomi global sendiri susut dari tahun ini sebesar 3,2% menjadi 2,9% untuk tahun 2023. Imbasnya, para pelaku usaha mengalami kecemasan (scaring effect) untuk melakukan investasi maupun ekspansi bisnis.
Dan imbas dari memburuknya ekonomi dunia juga telah mengancam banyak usaha startup termasuk diantaranya Amazon, Meta, Twitter, Shopee dan juga Gojek Tokopedia (GoTo). telah memberikan klarifikasi ihwal kabar pemecatan karyawannya. Manajemen menyebutkan GoTo telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada 1.300 orang atau 12 persen dari total karyawannya di Indonesia, Vietnam, Singapura, dan India.
GoTo mengklaim banyak melakukan evaluasi optimalisasi beban biaya secara menyeluruh, termasuk penyelarasan kegiatan operasional, integrasi proses kerja, dan melakukan negosiasi ulang berbagai kontrak kerja sama. Pada akhir kuartal kedua 2022, perusahaan telah melakukan penghematan biaya struktural sebesar Rp 800 miliar dari berbagai aspek penghematan, seperti teknologi, pemasaran dan outsourcing.
*Membangun hilirisasi industri minerba.*
“Pemerintah Indonesia sudah melarang ekspor komoditas minerba dalam bentuk mentah. Selain memberikan nilai tambah berkali lipat, hilirisasi industri minerba telah menambah lapangan pekerjaan dan secara langsung meningkatkan penerimaan negara. Pemerintah telah memberikan insentif fiskal untuk melanjutkan inisiatif ini.
Pengembangan hilirisasi industri minerba bukan hal yang mudah, karena selama ini negara Industrialis adalah pasar bahan mentah hasil tambang dari Indonesia bertahun-tahun hingga sebelum Indonesia merdeka dimasa penjajahan. Perjuangan ini sungguh perlu mendapat dukungan seluruh masyarakat luas Indonesia.
Presiden Jokowi pada awal tahun 2020 telah melakukan larangan ekspor biji nikel mentah, sejak berdirinya smelter pengolahan nikel di Sulawesi yang kemudian berakibat adanya gugatan dari negara Uni Eropa yang selama ini mendapatkan keuntungan besar dari impor mentah biji nikel. Dan Presiden Jokowi menyatakan akan Indonesia akan memakai jasa pengacara paling ulung untuk menghadapi gugatan negara Uni Eropa di WTO.
Jokowi juga yakin hilirisasi bisa mendorong pendapatan per kapitan Indonesia. Namun itu bisa berhasil tercapai asal dilakukan secara konsisten dan dia berharap presiden setelahnya juga bisa konsisten. Setelah itu Jokowi berpesan agar pemimpin selanjutnya tidak perlu takut untuk menyetop ekspor nikel. Meskipun harus digugat walaupun kalau kalah oleh Uni Eropa di WTO.
“Nggak apa-apa, tapi industrinya sudah jadi dulu. Kalah nggak apa-apa, syukur bisa menang, tapi kalau kalah pun nggak apa-apa,” ujar Jokowi. Indonesia dalam proses mengajukan banding atas putusan pengadilan WTO.
Perlu diketahui bahwa sejak kebijakan hilirisasi minerba dalam catatan Kementerian Investasi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), pada tahun ini hasil ekspor nikel yang sudah dilakukan hilirisasi diprediksi menembus US$ 27 miliar – US$ 30 miliar atau Rp 418 triliun – Rp 465 triliun (kurs rupiah Rp 15.500 per US$).
Sebelum larangan ekspor bijih nikel berlaku di Indonesia, nilai ekspor bijih nikel hanya mencapai US$ 3 miliar atau Rp 46,5 triliun (kurs Rp 15.500 per US$) pada tahun 2017 – 2018. Adapun di tahun 2021 nilai ekspor melejit mencapai US$ 20,9 miliar atau sekitar Rp 323 triliun. Menurut data perdagangan dan Kemenko, di akhir tahun 2022 ekspor nikel bisa mencapai US$ 27 – US$ 30 miliar (Rp465 triliun) dari dampak hilirisasi.
Kemudian kementerian ESDM mencatat kontribusi penerimaan negara bukan pajak dari sektor mineral dan batu bara hingga 11 November mencapai Rp 146,85 triliun. Ekspor batubara disebutkan berperan memberikan kontribusi lebih dari 60%. Perlu diketahui transaksi berjalan RI surplus USD 4.4M.
Pelaksana tugas Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas, Mohammad Kemal, khawatir resesi global akan menggerus minat perusahaan untuk berinvestasi di sektor minyak dan gas. Resesi global diperkirakan terjadi pada 2023 dan dampaknya akan memukul sejumlah industri. Perusahaan cenderung tidak mau berinvestasi karena menahan cash flow. Namun SKK Migas akan berusaha mengatasi kekhawatiran itu. Salah satunya dengan dengan mengunci program kerja dan anggaran yang sedang berjalan.
Adapun SKK menargetkan investasi di sektor migas sebesar US$ 14 miliar atau setara dengan Rp 219,2 triliun (kurs Rp 15.644 per dolar Amerika). Untuk tahun ini, target investasi untuk hulu migas senilai US$ 13,2 miliar. Optimistis target tersebut tercapai.
*Mendorong penggunaan produk dalam negeri.*
Hal ini sejalan dengan permintaan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu menekankan gunakan produk dalam negeri. Perlu diketahui APBN kita tahun 2023 itu lebih dari Rp 3.000 triliun dan hampir Rp 750 triliun di antaranya bisa digunakan untuk belanja produk dalam negeri. Maka alokasi belanja ini, meski jangka pendek bisa menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Penggunaan atau pembelian produk-produk dalam negeri tentu juga dapat menjadi strategi menghadapi resesi global dengan mendorong tingkat konsumsi masyarakat. Yang tentu berkaitan dengan kemampuan daya beli masyarakat, dengan menjaga nilai inflasi dan harga barang kebutuhan.
Sebagai contoh perlu diketahui negara Jepang mencatatkan kenaikan inflasi tertinggi dalam 40 tahun terakhir sejak februari 1982 yaitu sebesar 3.6%. Bank Jepang (BOJ) menyebut inflasi negara itu naik selama 14 bulan berturut-turut dan angka pada Oktober telah melampaui kenaikan 3 persen di bulan sebelumnya.
Menurut perusahaan analisis Teikoku Databank Ltd, harga sekitar 6.700 barang sehari-hari naik di bulan Oktober. Sementara harga makanan naik rata-rata 5,9 persen, disusul listrik 20,9 persen, dan gas 26,8 persen. Angka inflasi belakangan ini diperburuk oleh peningkatan harga energi dan yen yang melemah.
Hal demikian kemudian disikapi oleh masyarakat Jepang dengan mulai mengurangi pengeluaran secara drastis imbas dari harga barang dan jasa yang terus meroket di tengah hantaman inflasi negara itu. Namun kehati-hatian keuangan semacam itu telah membuat rumah tangga Jepang malah mengumpulkan aset sebesar Rp244 ribu triliun selama bertahun-tahun, dengan lebih dari setengahnya disimpan dalam tabungan.
Gaya hidup hemat ini yang kemudian membuat pemerintah sakit kepala, karena bisa bikin ekonomi nasional hampir mati. Pemerintah Jepang memberikan bantuan masing-masing senilai 100 ribu yen atau sekitar Rp12,5 juta untuk setiap anggota keluarga sebagai bagian dari program menggenjot konsumsi masyarakat. Tapi yang terjadi adalah, uang itu lebih banyak ditabung daripada untuk belanja.
Pemerintah Perdana Menteri Fumio Kishida telah membayar hampir Rp244 triliun dalam bentuk bantuan langsung tunai kepada keluarga. Namun tidak seperti stimulus AS yang mengangkat belanja konsumen, dampaknya terlihat terbatas di Jepang, di mana rumah tangga lebih cenderung menyimpan uang atau membayar utang.
Meningkatkan konsumsi produk-produk lokal tentu sangat perlu memperhatikan tingkat daya beli masyarakat terhadap harga barang kebutuhan. Sehingga perputaran ekonomi domistik tetap terjaga dengan baik, yang akan berdampak menahan laju PHK akibat arus barang konsumsi.
*Memperdalam sektor keuangan.*
Untuk mendukung sumber-sumber ketahanan maka juga diperlukan percepatan proses penyusunan Undang-undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK). Mengingat sektor keuangan Indonesia masih sangat dangkal sementara industri ini menghadapi disrupsi teknologi yang massif. Reformasi sektor keuangan dengan meningkatkan lebih luas akses jasa keuangan. Dengan memperluas sumber pembiayaan jangka panjang akan meningkatkan daya saing dan efisiensi, serta meningkatkan perlindungan investor dan konsumen. Mengingat kondisi ekonomi Indonesia masih relatif lebih solid.
*Transformasi ekonomi hijau.*
Transformasi ini akan membuka banyak peluang baru dan untuk itu Indonesia tidak lagi ragu dalam berkomitmen terhadap agenda perubahan iklim, di mana Indonesia berkomitmen menuju Net Zero Emission pada 2060 atau lebih cepat dari tahun itu.
Ada dua hal yang harus dilakukan, yaitu mengurangi penggunaan energi fosil dan bersamaan dengan itu membangun pembangkit energi terbarukan. Pada pertemuan G20 Kementerian Koperasi dan UMK atau KemenKopUKM membahas tentang transisi usaha menuju ekonomi hijau yang dapat memberikan peluang bisnis yang besar.
Merujuk Studi dari World Economic Forum 2020, di mana estimasi transisi ke ekonomi hijau dapat menghasilkan peluang bisnis senilai USD 10 triliun dan membuka 395 juta lapangan pekerjaan pada tahun 2030 nanti.
Sementara ini banyak bisnis yang enggan mengadopsi ekonomi hijau. Hal ini, karena ekonomi hijau dipandang sebagai masalah teknis yang rumit dengan biaya produksi yang tinggi.
Karena ini peran penting UMKM dalam mendorong agenda ekonomi hijau bertujuan supaya lebih banyak melakukan investasi untuk bisnis yang mengadopsi praktik tersebut.
Ekonomi hijau tidak hanya akan memberikan pemulihan ekonomi dan lapangan pekerjaan. Selain itu, ekonomi hijau akan dapat membantu memajukan tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).
Partai Perindo dalam hal ini tentu mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk bergabung bersama menyatukan kekuatan dengan segala daya upaya diberbagai bidang, berjuang untuk mewujudkan masa depan lebih baik bagi bangsa dan negara Indonesia untuk kita dan mewariskan kepada generasi muda penerus perjuangan.
Penulis : Jeannie Latumahina
*Ketua Umum Relawan Perempuan dan Anak Perindo*
Minggu , 27 November 2022
