PROBOLINGGO, JP. Com — Sejumlah warga dan beberapa LSM di antaranya JAWARA, AMPP, LIBAS, dan yang lainnya menggelar aksi di halaman Kantor Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Kabupaten Probolinggo pada Jumat (22/11/2024).
Mereka menuntut keadilan dan netralitas dalam penyelenggaraan Pilkada seraya membawa aspirasi masyarakat terkait dugaan pelanggaran. Langkah demonstran ini dilakukan dengan jumlah peserta terbatas. “Awalnya kami menargetkan 300 orang, tetapi demi kelancaran lalu lintas, jumlah peserta kami kurangi,” ujar Muhyiddin, salah satu peserta demo.
Ketua KPUD Kabupaten Probolinggo, Ali Wafa, langsung menemui para demonstran dan menggelar audiensi. Ia menegaskan komitmen lembaganya untuk bersikap netral serta merespons semua masukan yang diterima.
“Kami sangat terbuka dengan kritik dan saran. Semua laporan yang masuk pasti akan kami tindaklanjuti sesuai peraturan KPU,” Ujar Ali Wafa dalam pertemuan tersebut.
Ali Wafa menjelaskan, beberapa laporan dugaan pelanggaran di Kecamatan Tiris dan Sumberasih telah diinvestigasi. “Kami melakukan monitoring dan pendalaman terhadap kasus yang dilaporkan, termasuk dua laporan terkait KPPS. Semua ini kami tangani sesuai aturan,” ujarnya.
Ali Wafa mengimbau kepada seluruh jajaran KPPS dan penyelenggara ad hoc untuk menjaga profesionalitas. “Kami tidak mentolerir tindakan yang merugikan salah satu pihak. Netralitas dan kedamaian Pilkada adalah prioritas utama,” katanya.
Respons Demonstran
Joyo(LSM Jawara), salah satu peserta aksi, menilai banyak pelanggaran yang dilakukan oleh penyelenggara Pilkada. “Banyak temuan pelanggaran, mulai dari intimidasi hingga keberpihakan anggota KPPS dan KPU,” ungkapnya.
Joyo menyebutkan bahwa 15 anggota KPPS telah diberhentikan karena berbagai pelanggaran. “Ada yang ikut kampanye sambil mengenakan atribut paslon. Ini tidak etis dan melanggar aturan,” tegasnya.
Meski begitu, Joyo mengapresiasi keterbukaan KPUD. “Kami berharap KPU lebih tegas dan adil ke depan. Netralitas adalah kunci kesuksesan Pilkada,” tegasnya. (Fik)
