NUSANTARA, JP. Com — Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar meminta pemerintah untuk memeratakan kualitas pendidikan di Indonesia agar tidak ada lagi kecurangan dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi.
Muhaimin berpendapat, kecurangan dalam PPDB bukan disebabkan oleh kebijakan zonasi, melainkan besarnya kebutuhan masyarakat atas pendidikan yang berkualitas.
“Ini bukan soal zonasi terjadi begini, (tapi) soal kehausan kualitas pendidikan yang lebih baik, karena itu solusinya tidak ada cara lain mari pemerintah mempercepat kualitas pendidikan yang merata di mana-mana,” kata Muhaimin di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu (8/7/2023).
Ia menuturkan, kebijakan zonasi memiliki niat baik yakni memberi kesempatan yang sama bagi semua kalangan masyarakat untuk mengakses pendidikan bermutu.
Namun, karena kualitas pendidikan belum merata, akhirnya banyak orang yang memalsukan identitas alamat mereka.
“Ini penyakit yang saya kira memprihatinkan ya, semua bangsa kita, masyarakat kita, ini sukanya begitu, merebut sesuatu yang bagus dengan cara yang enggak bagus,” ujar Muhaimin.
Ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, pemerataan kualitas pendidikan terbilang lambat.
Ia menyebutkan, sekolah swasta yang berkualitas memang sudah banyak, tetapi tidak bisa diakses semua kalangan karena biayanya yang mahal.
“Nah (sekolah) negeri ini juga harus berinovasi, ini pemerintah harus punya kemauan ekstra cepat untuk memperbanyak sekolah-sekolah bermutu yang diakses merata,” kata Muhaimin.
Kabarnya, terdapat kasus-kasus kecurangan dalam proses PPDB 2023 di sejumlah daerah, salah satunya di Kota Bogor.
Wali Kota Bima Arya Sugiarto mendapati sejumlah calon peserta didik palsukan alamat untuk masuk sekolah dengan zonasi yang sama.
Hal tersebut ia temukan saat melakukan sidak ke rumah-rumah calon peserta didik bersama jajarannya.
“Bagi saya keterlaluan kalau masih ada yang bermain main sama masa depan orang. Tadi ada anak yang rumahnya dekat enggak kebagian karena terlempar dari yang jauh,” ucap Bima Arya, Kamis (6/7/2023) dikutip dari Kompas.tv.
Menindak lanjuti hal itu, kemungkinan kecurangan atau permainan juga bisa terjadi di Situbondo, Jawa Timur. Untuk itu, LSM Jawara akan berkirim surat ke DPRD agar membentuk tim Verifikasi atau bahkan sidak kesekolah yang dinilai nakal.
“Kami akan berkirim surat ke wakil rakyat untuk membentuk tim verifikasi dan atau meaukan sidak kepada sekolah yang berpotensi nakal dan bermain dalam PPDB, ” kata Niharudin Syah, Direktur LSM Jawara.
Sekedar diketahui, Zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru disingkat PPDB adalah suatu sistem penentuan wilayah atau zona geografis yang digunakan untuk membatasi area pendaftaran dan penempatan siswa pada sekolah-sekolah. Ini dilakukan untuk mempercepat pemerataan pada sektor pendidikan.
Gus/Redaksi
