BUMI PERTIWI, JP. Com — Lembaga Survey Indonesia (LSI) kembali merilis hasil survei terbarunya.
LSI mengungkap bahwa PDIP masih mendominasi dengan 21,9 persen dari pilihan responden.
Direktur LSI Djayadi Hanan mengatakan hasil survei ini masih mirip dengan survei sebelumnya.
Sebagai informasi, target populasi survei LSI kali ini adalah WNI berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah dan memiliki telepon atau ponsel, atau sekitar 83 persen dari total populasi nasional.
Pemilihan sampel dilakukan melalui metode random digit dialing (RDD), yakni teknik memilih sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak.
Teknik RDD ini dilakukan dengan 1.222 responden melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak, validasi, dan skrining.
Adapun margin of error survei LSI ini diperkirakan 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
“PDIP kali ini mendapat dukungan hampir 22 persen kalau pemilu legislatif dilakukan sekarang,” katanya dalam Konferensi Pers, Ahad, 22 Januari 2023.
Kemudian, urutan selanjutnya setelah PDIP ada Gerinda 12,1 persen, Demokrat 7,1 persen, Golkar 6,7 persen, Nasdem 5 persen dan PKB 4,7 persen.
Per Januari 2023, Survei LSI menunjukkan 10 provinsi yang ada menunjuk partai PDIP meraup perkiraan suara yang banyak.
Ternyata Mata Kabur hingga Katarak Bisa Anda Hilangkan dengan Ini
Clear Vision
Lalu di Jawa Barat kata Djayadi, sementara ada rebutan antara Gerindra dan PDIP yakni 19,8 persen dengan PDIP 20 persen.
Lanjut di Jawa Timur suara PDIP masih lebih unggul yakni 27,6 persen.
Namun angka itu bersaingan dengn Gerindra dengan 10,3 persen, disusul PKB sebanyak 9,9 persen dan Perindo yakni 9,4 persen.
Djayadi mengatakan PDIP masih mendominasi Nusa Tenggara seperti survei sebelumnya dengan jumlah suara capai 25, 2 persen.
Sementara itu, masih ada 26,7 responden belum menentukan pilihan politiknya ke suatu partai.
“Tapi yang menarik kami temukan kali ini cukup banyak yang belum menentukan pilihan hampir 27 persenan,” katanya
Hal itu cukup menarik, lantaran menurut Djayadi, angka responden yang belum menentukan pilihan politik tersebut sebelumnya tidak pernah lebih dari 20 persen.
Redaksi
