SITUBONDO, Jawara Post—Belakangan masyarakat di Kota Santri mulai ramai membahas realisasi anggaran untuk covid 19 atau virus corona yang dilakukan oleh Kepala Desa (Kades), Rabu (15/04/2020). Selain banyak sarana prasarana yang tidak tepat guna, bahkan banyak ditemukan indikasi adanya dugaan penyelewengan anggaran.
Didik Martono, Bupati Lira Cabang Situbondo, mengatakan bahwa sangat disayangkan adanya posko yang didirikan oleh desa, namun tidak ada petugas yang berjaga. Bahkan, banyak ditemukan posko yang minim logistik untuk covid 19. “Ini wajib ada evaluasi, baik oleh bupati maupun gugus tugas covid 19. Jangan sampai anggaran terbuang sia sia,” tukasnya.
Ditempat lain, Adi Wiyono, salah seorang tokoh pemuda Kecamatan Banyuglugur, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengatakan bahwa posko posko yang ada diwilayah barat, mayoritas muspro lantara tak ada yang berjaga. “Bayangkan saja, berapa anggara untuk satu posko, itu jika tidak dimark up. Kami minta, Tim Tipikor mengevaluasi semua ini,” sambungnya, Sumyadi.
Pantauan dilapangan, sejumlah posko penanggulangan pencegahan pandemi corona di wilayah barat, tepatnya di Desa Kalianget dan Banyuglugur, Kecamatan Banyuglugur, nampak sepi tidak ada yang berjaga atau bertugas. Bahkan, logistik covid 19 seperti masker dan disinfecktan juga tak nampak dimata publik.
Posko posko yanb ada terlihat ramai oleh baner, sedang masyrakat yang butuh dan hendak kordinasi ke posko, harus menelan pil pahit. “Ini sangat tidak efesien apabila hanya posko tak ada yang bertugas. Jangankan logistik, kita mau komunikasi saja repot, masak mau ngomong sama tenda,” celetuk Yanto, warga Kecamatan Banyuglugur.
Untuk itu, sejumlah tomas dan toga wilayah barat Situbondo (Bungatan – Banyuglugur), mendesak Bupati Dadang Wegiarto segera turun tangan mengevaluasi aduan masyarakat tersebut. Mencegah lebih baik ketimbang mengadili perbuatan korupsi di tingkat desa. “kabar santer banyak kades menganggarkan 100 juta untuk pandemi corona,” kata Murawi Efendi, warga Besuki.
Dins
