JAYAPURA, Jawara Post—Maraknya perbuatan KKN khusunya tindakan melawan hukum atas anggaran (korupsi) diwilayah Saireri, aktifis di lembaga WGAB Papua meminta Pemda setempat bersikap tegas dan tranfaran. “Baik dalam soal anggaran maupun penindakan atas pelaku korupsi,” kata Makusi Marthen Krey, kordinator LSM WGAB Wilayah Tabi Sairi.
Putra asli daerah ini meminta pemda Biak Numfor transparan dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Pasalnya, banyak pelaksana angaran yang mengeruk keuntungan pribadi tanpa memikirkan kesejahteraan rakyat Jayapura, umumnya. “Jika pemerintah daerah selaku leading sektor anggaran, diam tak tegas, maka kami akan bertindak,” ucapnya.
Menurutnya, kali ini dalam menyikapi banyak laporan tentang indikasi dugaan korupsi yang terjadi dipemerintahan Kabupaten Biak Numfor, ia akan menyusun konsep pelaporan baik kepemprop maupun ke pusat. “Kami pantang minder dan takut ancaman apapun itu. Kami ingin para koruptor dibasmi habis, ” ujarnya.
Makusi Krey mengatakan bahwa dana APBD ini uang untuk rakyat di peruntukan membangun infrastruktur di Distrik dan Kampung- kampung yang belum memadai yang harus di bangun dengan dana APBD. “Jika tidak tepat sasaran, maka rakyat hanya jadi objek korupsi. Cita cita presiden tak akan terwujud,” tukasnya.
Menurut lelaki Biak kelahiran Jayapura tahun 1981 ini, dana APBD yang sudah dalam DIPA harus transpran kepada masyarakat. Masyarakat perlu tahu yang mau di bangun di distrik mereka atau kampung mereka. “Jika undang undang KIP dilaksanakan, maka masyarakat bisa ikut mengawasi dan sebisa mungkin mencegah adanya korupsi,” pungkasnya.
