Oleh : Taufik Rahman
HINDARI…….Bicara korupsi, mungkin yang ada di benak kita adalah kerakusan para pejabat Negara yang tak pernah memikirkan rakyatnya. Ya!! Korupsi memang permasalahan yang rumit sekali. Tidak hanya di negara kita (Indonesia), bahkan hampir diseluruh negara manapun sulit untuk memberantas korupsi ini. Padahal, sanksi terberat seperti di Jepang, Cina dan Korea yang ending nya pada eksekusi matipun tetap tidak menyurutkan para pelaku koruptor ini untuk terus bergulat di Profesinya. Lebih-Lebih Indonesia, dari hasil survei Transparansi Internasional saja, tercatat bahwa sejak tahun 1995 sampai tahun 2002, Indonesia menduduki 10 besar Negara terkorup di dunia.
Sedangkan pada tahun 2003 lalu Indonesia sepertinya berhasil memposisikan dirinya sebagai urutan kesebelas dari 133 negara yang terlibat didalam tindak pidana korupsi ini. Sungguh sesuatu predikat buruk yang didapat oleh INDONESIA. Apalagi sekarang, setelah adanya kucuran Dana Desa senilai Rp.1,3 miliar lebih, grafik pelaku tindak pidana korupsi meningkat drastis, dari yang biasanya hanya “kerah putih” sebagai pelaku utama, kini “raja-raja kecil” di daerah pun ternyata ingin bersaing dalam pelaksanaan korupsi ini.
Kita sadari, Barito Utara adalah salah satu daerah yang kaya akan sumber daya alam. Tetapi, kita juga harus bertanya dan teliti dengan baik, kemana uang hasil kekayaan alam tersebut ? Dari hasil survey BPS tahun 2004 lalu tercatat bahwa sekitar 43,8 % penduduk di Barito Utara masih dibawah garis kemiskinan. Bahkan di tahun 2018 angka kemiskinan masih berada pada angka 46,8 %. Ini menandakan bahwa hasil kekayaan alam di Barito Utara ternyata tidak benar-benar di peruntukkan untuk rakyat. Gas alam, minyak bumi, hutan dan berbagai hasil-hasil lainnya ternyata bukan diperuntukkan oleh rakyat tetapi justru hanya diperuntukkan kepada para koruptor yang giat menggigit uang rakyat.
Simak pula 》TIPS : Ini 5 Cara Mengecilkan Perut Agar Langsing Sampai Usia 50 Tahun
Gunung Purei tidak terlepas dari persoalan kemiskinan, listrik, bahkan korupsi. Hanya saja, di Kecamatan ini laporan dugaan tindak pidana korupsi di dominasi oleh “raja tingkat Desa”. Bahkan survey independent yang dilakukan selama tiga bulan terakhir membuat penulis tercengang, 72,6% dari laporan masyarakat atas dugaan tindak pidana korupsi di Barito Utara melibatkan nama Kepala Desa dari berbagai Kecamatan dan salah satunya Gunung Purei. Bahkan, Gunung Purei menduduki peringkat ketiga dengan katagori Desa paling bermasalah.
Hasil survey tersebut tersebut juga menyatakan bahwa 83,7% masyarakat tidak puas dengan kepemimpinan Kepala Desa Lampeong II, sehingga hasil survey menempatkan nama Kepala Desa Lampeong II sebagai Kepala Desa dengan elektabilitas paling rendah di Barito Utara, disusul Kepala Desa Linon Besi I dengan persentasi ketidak-puasan 77,9%. Perlu diketahui, dua Kepala Desa tersebut adalah “raja kecil” yang memimpin Desa di Kecamatan Gunung Purei.
Setelah ditelusuri, berbagai polemik yang kian bergejolak di Gunung Purei disebabkan lemahnya realisasi instrumen hukum oleh para penegak hukum. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya laporan warga Gunung Purei terkait dugaan tindak pidana korupsi, namun sangat lamban ditindaklanjuti oleh pihak terkait. Contohnya, laporan masyarakat tentang dugaan tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh Kepala Desa Lampeong II, hingga kini belum ada tindakan serius dari pihak berwenang. Malah lucunya, warga yang melaporkan dugaan kasus korupsi tersebut justru dilapor balik oleh Kepala Desa Lampeong II di Kepolisian Sektor Gunung Purei, dengan laporan pencemaran nama baik dan fitnah. Bukankah ini bentuk kriminalisasi terhadap warga?.
Kesimpulannya, hukum laksana pisau tajam bermata dua, bukan hukum layaknya di Barito Utara, seperti pisau dapur, tajam kebawah dan tumpul keatas. Buktinya, dugaan kasus tindak pidana korupsi yang menyeret nama Kepala Desa Lampeong II belum juga ada titik terang. Dalam hal ini, justru pengalihan isu tengah gencar dilakukan, dari soal korupsi Kepala Desa ke isu Listrik yang nonlogic alias tidak masuk akal. Tapi, masyarakat tidak serta merta melupakan dugaan kasus korupsi tersebut, sampai kapanpun masyarakat akan tetap menuntut agar tindakan hukum disanksikan kepada yang bersangkutan.
Penulis @ Jurnalis di Muara Teweh
