BONDOWOSO, Jawara Post—Bagi –bagi proyek rumah tidak layak huni (RTLH) milik masyarakat akhirnya terkuak dihadapan anggota panitia khusus (Pansus) DPRD Bondowoso. Sejumlah nama CV yang ikut menikamati milik kaum dhuafa tersebut dibeber oleh anggota Pansus. Namun, kontraktor pemilik CV tersebut mengaku hanya menjadi refaransir bahan bangunan.
Tidak mau percaya begitu saja, para anggota DPRD terus menggali informasi dan keterangan dari pihak-pihak terkait siapa yang menjadi dalang yang cari keuntungan dibalik 373 unit RTLH tersebut.
BACA JUGA 》JAWA TIMUR, Petir Menyambar di Langit Kota Santri (01)
Modus yang dilakukan, adalah ketika penerima manfaat saat mencairkan dana sebesar Rp17,5 juta di salah satu bank yang ditunjuk, tiba-tiba ada yang menyarankan agar uang sebesar Rp15 juta diserahkan kepada orang yang ditunjuk, sedangkan sisanya sebesar Rp2,5 juta dipegang oleh penerima manfaat untuk ongkos tukang dan lain-lain.
Sementara, uang sebesar Rp15 juta langsung diterima oleh orang lain. Celakanya, bahan bangunan seperti kayu dan bahan bangunan lain tidak seperti yang diharapkan oleh penerima manfaat.
Sedangkan pihak Dinas Permukiman terkesan tutup mata melihat orang-orang yang berperan sebagai penyelamat masyarakat. Padahal, merekan mengambil keuntungan dari dana RTLH.
Dilain pihak, para rekanan sudah mengkapling lokasi dimasing-masing desa dan kecamatan. Dari 374 unit RTLH dibeberapa kecamatan sudah dikuasai oleh rekanan.
Simak Pula 》MADURA : Waww….Stok Janda Muda Capai 900 Orang
Dari data yang dihimpun media ini menyebutkan, sebanyak 51 unit RTLH di Kecamatan Tegalampel dan Wringin sebanyak 11 unit dikerjakan oleh CV Ayesha, dan sebanyak 40 di Kecamatan Curahdami, dikerjakan oleh CV Kurnia. 18 unit di Kecamatan Maesan dikerjakan oleh CV Trophy.
Lalu, 14 unit di Kecamatan Pujer dan Jambesari, dikerjakan oleh CV Rashad Jaya, 8 unit di Kecamatan Cermi dikerjakan oleh CV Kurnia, 32 unit di Kecamatan Wonosari dan Tamankrocok dikerjakan oleh CV Zam-Zam Tower, dan 14 unit kecamatan Tenggarang dikerjakan oleh CV Ayesha Utama.
Klik juga 》Terindikasi Untal Dana PPL, Ajudan Bupati Disoal Jack Centre
Sedangkan para fasilitator yang terlibat didalamnya, adalah Eko Adi Warsito, Yuni, Hendrik dan Gigih. Namun, dua orang tersebut telah mengundurkan diri sejak tanggal 22 Juli 2019. Hanya saja, belum diketahui pasti penyebab mundurnya dua orang fasilitator tersebut.
Hingga saat ini para wakil rakyat terus melakukan pengembangan terhadap sejumlah pihak yang terkait. Namun, akankah rekomendasi Pansus bakal menghasilkan keputusan yang diharapkan masyarakat miskin, atau justru sebaliknya?.
Hery/dins/jp
